logoJOKI
← Kembali ke arsip
21 November 2025 Tim JOKI 4 menit baca

Tugas 3 hukum acara pidana

Tugas 3 hukum acara pidana

Tugas 3 hukum acara pidana
Di artikel ini: Tidak ada subjudul.
Tugas 3 hukum acara pidana
Tugas 3 hukum acara pidana

Joki all jurusan ut murahhh 25k/mk +6289501834070   hukum acara pidana   Unduhlah putusan nomor 1707 K/PID.SUS/2016 tentang kejahatan farmasi terdakwa YONGKY SALIM, Putusan dapat didownload pada https://drive.google.com/file/d/113ZB9u9nX7eC4KgYVZ5OilcVl2JHwtDM/view?usp=sharing Analisa putusan tersebut dan uraian kasus tersebut telah menempuh upaya hukum apa? hukum pidana 1 Pada umumnya, satu perbuatan dapat dipidana jika tindak pidana yang dilakukan telah selesai diujudkan. Artinya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah memenuhi unsur tindak pidana. Namun demikian, dapat saja seorang pelaku dikenakan tindak pidana meskipun perbuatan itu belum selesai dilakukan. Jelaskan pendapat Saudara tentang perbuatan yang dapat dipidana meskipun perbuatan itu belum selesai diujudkan. Dan apa syarat-syarat dari perbuatan tersebut? Alasan apa yang menjadi dasar, bagi pembentuk undang-undang untuk memberi pidana terhadap perbuatan yang belum selesai diujudkan tersebut? 2 Jelaskan bagaimana pendapat Saudara terhadap adanya pembatasan pemberian pidana, atas perbuatan percobaan melakukan perbuatan pidana! 3Balmon adalah seorang karyawan pada sebuah percetakan digital. Keahliannya dalam hal desain grafis sudah tidak diragukan lagi. Pada 30 Januari 2020 Balmon membuat desain uang rupiah yang sangat mirip dengan aslinya, kemudian dengan menggunakan printer keluaran terbaru yang canggih, Balmon pun mencetak uang hasil desainnya. Karena melihat hasilnya sangat mirip dengan rupiah sungguhan, Balmon mencetak lima lembar uang seratus ribu rupiah. Pada tanggal 2 Februari 2020 uang itu ia gunakan untuk berbelanja di sebuah toko. Karena merasa ketagihan, pada 15 Februari  2020 Balmon kembali mencetak dengan jumlah yang lebih besar, yaitu senilai sepuluh juta rupiah, kemudian pada 20 Februari 2020 Balmon membelikan handphone keluaran terbaru pada salah satu outlet handphone. Karena outlet tersebut memiliki alat pendeteksi uang palsu, akhirnya aksi yang dilakukan Balmon ketahuan. Balmon pun diserahkan kepada polisi. Kepada polisi Balmon mengakui semua perbuatannya. Uraikanlah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Balmon disertai dasar hukumnya, jelaskanlah perbarengan tindak pidananya, kemudian tentukanlah ancaman pidana maksimalnya menurut KUHP! hukum acara perdata Pada tahun 2024, Rudi mengajukan gugatan terhadap PT. Kurnia atas pembatalan kontrak jual beli tekstil yang tidak dilakukan oleh PT. Kurnia meskipun sudah ada perjanjian tertulis yang mengharuskan PT. Kurnia untuk menyerahkan tekstil yang telah dibayar oleh Rudi. Pengadilan Negeri memutuskan untuk mengabulkan gugatan Rudi dan memerintahkan PT. kurnia untuk mengirimkan tekstil yang dijanjikan dalam waktu 30 hari setelah putusan tersebut. Setelah 30 hari, PT. Kurnia tidak melaksanakan putusan tersebut, dan Rudi merasa tidak ada itikad baik dari pihak PT. Sejahtera untuk memenuhi kewajibannya. Rudi pun memutuskan untuk mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan agar PT. Kurnia dapat dipaksa untuk melaksanakan putusan.   Pertanyaan:   1. Jelaskan yang anda ketahui apa dimaksud dengan eksekusi dalam konteks hukum acara perdata, dan bagaimana proses eksekusi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap?   2. Jelaskan prosedur apa yang anda rekomendasikan harus dilakukan oleh Rudi untuk mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, dan apa yang dapat dilakukan pengadilan jika PT. Kurnia tetap tidak melaksanakan putusan?   3. Bagaimanakah akibat hukum jika PT. Kurnia tetap tidak memenuhi putusan pengadilan setelah eksekusi dilakukan, dan bagaimana pengendalian dapat menanggapi ketidakpatuhan pihak yang kalah dalam perkara? 4. hukum perjanjian   PT Konstruksi Jaya membuat kontrak pembangunan gedung untuk Pemerintah Kota dengan jangka waktu 12 bulan. Setelah 6 bulan, proyek harus dihentikan sementara karena terjadi gempa bumi besar yang merusak jalan akses dan menghentikan seluruh kegiatan konstruksi. Selain itu, sebagian material bangunan yang sudah dibeli hancur akibat gempa. Pemerintah Kota menuntut agar PT Konstruksi Jaya tetap melanjutkan proyek tepat waktu atau mengganti kerugian atas keterlambatan.   Permasalahan Hukum:   Apakah keterlambatan PT Konstruksi Jaya termasuk wanprestasi atau force majeure? Kemukakan argumentasi Anda beserta landasan hukumnya? Siapa yang menanggung risiko atas material yang hancur? Bagaimana akibat hukumnya terhadap kelanjutan kontrak pembangunan tersebut? SOAL TUGAS AKHIR   MAHASISWA WAJIB MENYUSUN DRAFT PERJANJIAN BERDASAKAN PADA TUGAS 2 SEBELUMNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN KUH PERDATA DAN PRAKTIK HUKUM, BERIKUT ADALAH CONTOH KASUSNYA:   Pada tanggal 1 Februari 2025, PT Sinar Abadi (sebagai penjual) dan PT Mitra Usaha (sebagai pembeli) menandatangani perjanjian jual beli 500 unit mesin pendingin dengan harga Rp5 miliar. Dalam perjanjian disepakati:   PT Sinar Abadi wajib menyerahkan seluruh mesin paling lambat 30 April 2025. PT Mitra Usaha wajib membayar lunas pada saat penyerahan barang. Barang akan dipakai PT Mitra Usaha untuk proyek tender pemerintah dengan tenggat waktu ketat. Namun, sampai batas waktu 30 April 2025, PT Sinar Abadi hanya menyerahkan 200 unit mesin. Sisa 300 unit tidak diserahkan dengan alasan keterlambatan produksi. Akibatnya, PT Mitra Usaha gagal memenuhi kontrak tender pemerintah dan mengalami kerugian reputasi serta kehilangan potensi keuntungan Rp2 miliar.